DPR Soroti Tingginya Tingkat Penggangguran Di Riau

22-12-2016 / KOMISI VI

Kayanya sumber daya alam Riau tidak sebanding dengan kualitas sumber daya manusianya. Berdasarkan hasil paparan Gubernur Provinsi Riau terkait isu makro pembangunan ekonomi provinsi Riau, dimana meningkatnya jumlah pengangguran, dimana hal ini cukup menjadi sorotan Komisi VI DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau. 

 

Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI Nasril Bahar mengatakan, Provinsi Riau mempunyai indeks pembangunan manusia yang cukup baik dan tertinggi sekitar 7,71 sementara IPM Indonesia berada rata-rata di angka 69. 

 

Dengan APBD Provinsi Riau yang cukup tinggi dan dana bagi hasil dari Pemerintah yang cukup besar, ini yang menjadi tolak ukur sejauh mana kepemimpinan dalam sebuah kabupaten/provinsi dalam mengalokasikan pembangunan, pembangunan ini yang akhirnya dapat memicu sebuah kreatifitas dalam masyarakat. 

 

"Ini yang kami pikir tidak timbul. Yang mana sumber daya manusia ini kan yang harus digali. Yang harus di gali, di pecut yang harus bisa menimbulkan sebuah kreatifitas. sehingga yang namanya pengangguran gak ada. Ketika IPM nya tinggi otomatis pendapatan perkapitanya di Provinsi ini harusnya tinggi juga." Kata Anggota DPR fraksi Partai Amanat Nasional.

 

Menggali penyebab tingginya angka pengangguran di Provinsi Riau sekitar 11 persen, Nasril Bahar pun berasumsi bahwa karakter masyarakat Riau yang terbuai dengan kayanya Sumber Daya alam Riau, minimnya lahan pekerjaan, adanya pendatang yang juga tidak bekerja, dan kualifikasi perusahaan-perusahaan minyak dan gas di Riau yang cukup tinggi.

 

"Nah inilah yang menjadi salah satu data tambahan bagi kita kenapa tingginya tingkat pengangguran. Jadi ada dua sisi dari dalam sendiri penduduknya asli Riau dan juga dari pendatang. Kenapa?  karena ada tuntutan SDM yang harus dipenuhi ketika begitu banyaknya proyek-proyek besar yang ada di daerah-daerah hasil minyak dan gas ataupun dari hasil pertambangan yang sesungguhnya ada tuntutan sumber daya, nah ini kan SDM yang harus dibenahi baik SDM yang ada dari penduduk pendatang maupun penduduk dari dalam sendiri," ucap Nasril.

 

Sementara itu, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menuturkan sebab tingginya angka pengangguran di Provinsi Riau. " Pengangguran masih ada di Provinsi Riau ini dan memang masyarakat provinsi Riau ini sekitar 50 persen tergantung dari sektor perkebunan, Yah sementara sektor perkebunan kita ini kan gak ada kepastian mengenai hasil komoditinya karena sangat bergantung sekali pada pasar luar negeri," jelas Arsyadjuliandi Rachman. (ndy) foto : Nadya/mr.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...